Analisis Berbasis Data dan Kajian Ilmiah
Pendahuluan: Ketika Penyidikan Tidak Lagi Memberi Kepastian
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari masyarakat adalah:
Mengapa perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan justru tidak bergerak?
Pertanyaan ini bukan sekadar asumsi. Ia berangkat dari realitas yang dapat diverifikasi secara data dan kajian ilmiah.
Dalam artikel sebelumnya tentang
👉 “Pengacara Medan: Penyidikan Tidak Bergerak dan Tantangan Penegakan Hukum di Sumatra Utara”
https://pwlawfirmmedan.com/pengacara-medan-oknum-penyidik-nakal/)
telah dibahas bagaimana stagnasi penyidikan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Namun, untuk memahami fenomena ini secara lebih dalam, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis.
Di sinilah Padriadi Dialectical Method digunakan.
I. REALITAS: DATA TIDAK BISA DIABAIKAN
Secara empiris, persoalan penyidikan bukan sekadar persepsi publik.
Data Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menunjukkan bahwa:
- Tahun 2024: 65% pengaduan publik terkait fungsi reserse
- Semester I 2025: sekitar 60%
- sekitar 60,4% berkaitan dengan penundaan berlarut
Sumber:HUKUMONLINE.COM
👉Penyidikan Didorong Lebih Transparan, KUHAP Baru jadi Momentum Perubahan
Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan masyarakat justru berada pada tahap penyidikan.
Selain itu, temuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh kajian akademik dan data kelembagaan.
Ombudsman RI pada April 2026 mengungkapkan bahwa dalam periode 2024–2026 terdapat kecenderungan signifikan terkait maladministrasi dalam proses penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal berjudul “Fenomena Silent Case Closure dalam Praktik Penghentian Penyidikan”, yang menunjukkan bahwa:
- tercatat sebanyak 1.551 laporan masyarakat terkait kinerja kepolisian sepanjang periode 2024–2026;
- sekitar 60,4% di antaranya berkaitan dengan penundaan penanganan perkara secara berlarut.
Namun, bagi seorang praktisi/pengacara dan akademisi/dosen yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma, melainkan sebagai sistem yang harus bekerja dalam realitas, data tersebut tidak cukup dibaca secara statistik.
Data tersebut harus dibaca secara dialektis.
Pertama, pada level struktur, angka 60,4% penundaan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam desain sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas dalam proses penyidikan. Secara normatif, sistem telah menyediakan prosedur dan batasan waktu, namun secara struktural belum mampu memastikan bahwa setiap perkara bergerak secara konsisten dan terukur.
Kedua, pada level kontrol, tingginya laporan masyarakat mencerminkan adanya jarak antara kewenangan formal dan pengawasan efektif. Kontrol internal maupun eksternal belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kondisi yang dalam kajian akademik dikenal sebagai “silent case closure”, yaitu kondisi di mana perkara secara faktual berhenti, tanpa adanya kejelasan hukum yang transparan bagi para pihak.
Ketiga, pada level eksekusi, persoalan utama justru terletak pada implementasi di lapangan. Dalam praktik, perkara tidak selalu berhenti karena ketiadaan dasar hukum, tetapi sering kali karena faktor non-yuridis: beban perkara, prioritas penanganan, hingga dinamika administratif dalam proses penyidikan.
Di titik ini, menjadi jelas bahwa persoalan penyidikan yang tidak bergerak bukan semata-mata masalah individu atau “oknum”, melainkan refleksi dari ketidakseimbangan antara struktur, kontrol, dan eksekusi dalam sistem penegakan hukum itu sendiri.
II. NORMA: HUKUM SUDAH MEMBERI BATAS
Secara normatif, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka yang jelas.
- Pasal 109 ayat (2) KUHAP
→ penyidikan hanya dapat dihentikan dengan alasan hukum tertentu - Pasal 77 KUHAP
→ penghentian penyidikan dapat diuji melalui praperadilan
Selain itu, dalam praktik kepolisian:
- SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)
menjadi instrumen wajib untuk menjamin transparansi kepada pelapor
Kajian akademik menegaskan bahwa:
penyidikan bukan sekadar proses administratif, melainkan titik penentu legitimasi seluruh proses pidana
Dengan demikian, secara normatif:
👉 setiap perkara harus memiliki status yang jelas
👉 setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan
III. DISLOKASI: KETIKA REALITAS TIDAK SEJALAN DENGAN NORMA
Masalah muncul ketika realitas tidak berjalan sesuai dengan norma.
Di sinilah muncul konsep yang sangat penting dalam kajian hukum modern:
Silent Case Closure
Konsep ini menggambarkan kondisi ketika:
- perkara tidak lagi diproses secara aktif
- tidak dihentikan secara formal
- tidak ada pemberitahuan yang memadai
- tidak tersedia mekanisme kontrol yang jelas
Dengan kata lain:
Dalam perspektif kajian akademik, perkara dapat terlihat berhenti secara faktual, meskipun belum terdapat penghentian secara formal menurut hukum acara pidana.
Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak lagi berada pada “apakah ada aturan”, tetapi pada:
mengapa aturan tidak dijalankan secara nyata
IV. ANALISIS DIALEKTIS: MEMBACA KONFLIK STRUKTURAL
Menggunakan Padriadi Dialectical Method, konflik ini dapat dibaca sebagai berikut:
Ini menunjukkan adanya:
dislokasi antara norma dan implementasi
Sebagai advokat yang berbasis di Medan dan berpraktik di Sumatera Utara, pola ini bukan hal yang asing.
Dalam praktik, kondisi ini muncul dalam bentuk:
- perkara berjalan tanpa arah
- tidak ada kepastian status
- pelapor tidak mendapatkan informasi
- tidak ada keputusan formal yang dapat diuji
Kajian di wilayah Polda Sumatera Selatan memperlihatkan fenomena serupa, yang menunjukkan bahwa:
masalah ini bukan kasus tunggal, tetapi berpotensi struktural
V. SINTESIS: MASALAHNYA ADA PADA STRUKTUR
Dari analisis tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan utama:
Salah satu tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada aspek struktural yang belum sepenuhnya memastikan hukum berjalan secara konsisten.
Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama:
1. Celah Normatif
- tidak adanya batas waktu penyidikan yang tegas
2. Kelemahan Administratif
- implementasi SP2HP yang tidak konsisten
3. Tekanan Kelembagaan
- tingginya beban perkara
- keterbatasan sumber daya manusia
- hambatan birokrasi
Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kondisi di mana:
perkara dapat berhenti tanpa pernah dinyatakan berhenti
VI. IMPLIKASI: RISIKO TERHADAP SISTEM HUKUM
Fenomena silent case closure memiliki implikasi yang serius terhadap sistem hukum.
1. Transparansi Melemah
Pelapor tidak mengetahui perkembangan perkara
2. Akuntabilitas Kabur
Tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban
3. Kepastian Hukum Terganggu
Status perkara menjadi tidak jelas
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
VII. PENUTUP: HUKUM HARUS BERGERAK
Indonesia tidak kekurangan aturan hukum.
KUHAP telah mengatur.
Pengawasan telah tersedia.
Prosedur telah ditetapkan.
Namun pertanyaan yang tetap muncul adalah:
Mengapa proses tidak bergerak sebagaimana mestinya?
Selama ruang “silent case closure” masih ada, stagnasi penyidikan bukan lagi anomali, melainkan risiko sistemik.
Sebagai penutup, satu prinsip harus ditegaskan:
Masalahnya bukan pada hukum yang tidak ada, tetapi pada proses yang tidak bergerak dalam struktur yang seharusnya.
Tentang Penulis
Dr. Padriadi Wiharjokusumo adalah advokat dan akademisi hukum yang berbasis di Medan, Sumatera Utara, dengan fokus pada hukum pidana, sengketa bisnis, dan analisis struktur penegakan hukum di Indonesia.
Dalam praktik dan kajiannya, ia melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai sistem yang harus mampu bekerja secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam realitas praktik.
Pendekatan yang digunakan menggabungkan pengalaman praktik hukum dengan analisis akademik melalui perspektif struktur, kontrol, dan eksekusi dalam membaca dinamika penegakan hukum, risiko kelembagaan, serta tantangan implementasi hukum di lapangan.
Melalui tulisan dan kajiannya, ia aktif mendorong diskursus akademik mengenai kepastian hukum, transparansi proses, dan efektivitas sistem hukum dalam konteks praktik di Indonesia, khususnya di Medan dan Sumatera Utara.
Butuh langkah awal yang jelas?
Kirim ringkasan kasus Anda melalui WhatsApp (nama, lokasi, nilai, kronologi, dokumen).
Tim kami akan melakukan penelaahan awal untuk memahami permasalahan Anda.
Disclaimer Akademik
Tulisan ini merupakan kajian akademik dan analisis hukum yang disusun berdasarkan data publik, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta referensi ilmiah yang tersedia pada saat penulisan.
Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi institusi tertentu maupun menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari diskursus akademik mengenai tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.